Dasar Hukum Pptk. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: By ikhsan yazi _ c1c021195.
Menurut saya, perdebatan antara ppk dan pptk belum bisa dikatakan berakhir, sebelum adanya regulasi yang lebih memperjelas tugas pptk. Contoh kriminalisasi pptk pada level kebijakan adalah di beberapa daerah terbit peraturan kepala daerah yang mengangkat staf sebagai pptk atau menugaskan pptk. Pptk ditunjuk oleh pa atau kpa untuk melaksanakan program dan kegiatan pada opd tersebut.
Pengaturan Mengenai Sistem Pelayanan Terpadu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diatur Lebih Lanjut.
Menurut saya, perdebatan antara ppk dan pptk belum bisa dikatakan berakhir, sebelum adanya regulasi yang lebih memperjelas tugas pptk. Dasar hukum kualifikasi pelaksana 1. Dapat mengidentifikasi landasan hukum tugas dan tanggungjawab ppk dan pptk dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
Pptk Ditunjuk Oleh Pa Atau Kpa Untuk Melaksanakan Program Dan Kegiatan Pada Opd Tersebut.
Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan pa/kpa, ppk, pejabat pengadaan dan pptk dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan. Deviasi bersumber perilaku tabun ideal; Penunjukan pptk sebagai implementasi pelaksanaan jabatan struktural terkait dengan.
Gas Model Dan Stoikiometri Gas;
Hal tersebut bermula dari visi dan misi satuan kerja perangkat daerah (skpd). Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk: Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang.
Istilah Pptk Dapat Ditemukan Pada Peraturan.
Tugas dan kewenangan pptk sesuai perpres nomor 12 tahun 2021 dan pmdn nomor 77 tahun 2020 (disertai contoh rancangan surat keputusan pengangkatan pptk. Pptk juga terdapat pada kementerian dalam negeri dengan dasar hukum yakni peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 53 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan. Contoh kriminalisasi pptk pada level kebijakan adalah di beberapa daerah terbit peraturan kepala daerah yang mengangkat staf sebagai pptk atau menugaskan pptk.
Pptk Yang Ditunjuk Oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
Definisi dari pptk dalam peraturan menteri dalam negeri 13 tahun 2006 sama dengan definisi pptk pada peraturan pemerintah 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah: Di mana pptk itu sendiri akan melaksanakan satu.