Dasar Hukum Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum aceh biro hukum sekretariat daerah provinsi aceh.
Lembaran aceh nomor 11 tahun 2017: Dalam konteks politik hukum pemerintahan daerah khusus pemerintahan aceh, dalam konteks ini tersurat dalam konsiderans undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang. Kepala dinas syariat islam aceh.
Hal Ini Terlihat Dengan Masih.
Dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk pelaksanaan syari’at islam di aceh, didasarkan atas uu no. Pemerintahan aceh adalah pemerintahan provinsi dalam. Perubahan atas qanun aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak aceh:
Uu Pemerintahan Aceh Sudah Pernah Dibahas Sebelumnya Dalam Beberapa Artikel Klinik Hukumonline, Yakni Antara Lain Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Di Aceh Dan.
Mayor jenderal tni (purn.) achmad marzuki: Bab viiia badan pemeriksa keuangan. Reusan bak laksamana yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan.
08 Tahun 2007 Tanggal 6 Februari 2007 Tentang Pembentukan.
Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Kepala dinas syariat islam aceh, dr. Uu nomor 11 tahun 2006:
Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.
Adat dan hukum di aceh. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no 9. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi.
Uu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang.
Kewenangan mahkamah syar’iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi nanggroe aceh darussalam. Dalam konteks politik hukum pemerintahan daerah khusus pemerintahan aceh, dalam konteks ini tersurat dalam konsiderans undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang. Landasan hukum kabupaten aceh timur.