Dasar Hukum Ptsp Perizinan. Jika yang mengajukan izin adalah badan hukum a. Akta pendirian (kantor pusat dan kantor cabang, jika ada) dan sk pengesahan yang dikeluarkan oleh:
Kepmen / permen (13) peraturan pemerintah (1) perbup (1) perda (15) perizinan berusaha (0). Sk bupati kutai timur tentang penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kutai. Perizinan * j.1 izin membawa benda cagar budaya (bcb) ke luar provinsi.
Masih Dari Artikel Yang Sama, Keputusan Penghapusan Skdp Dan Skdu Ditujukan Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Dki Jakarta Dalam Menyederhanakan Prosedur Pelayanan.
Akta pendirian (kantor pusat dan kantor cabang, jika ada) dan sk pengesahan yang dikeluarkan oleh: Perizinan dan non perizinan : Peraturan gubernur nomor 47 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
Perizinan Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Pesisir Dan Laut.
Perizinan * j.1 izin membawa benda cagar budaya (bcb) ke luar provinsi. Pelayanan perizinan dpmptsp kota surakarta tahun 2021 dapat diakses melalui link berikut ini: Dasar hukum pembentukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buton tengah :
Dasar Hukum Penanaman Modal Dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
Petugas back office ptsp : Kepmen / permen (13) peraturan pemerintah (1) perbup (1) perda (15) perizinan berusaha (0). Skep/638/xii/2009 no jenis perizinan dasar hukum sop persyaratan sla (hari) 1 izin usaha.
Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor.
Izin perluasan iuiphhk dasar hukum 1. Layanan pengaduan perizinan kini bisa di mpp pandeglang || samsat kini hadir di mal pelayanan publik pandeglang || layanan informasi dan informasi. Jika yang mengajukan izin adalah badan hukum a.
G.11 Perubahan Saham, Direksi Dan Komisaris Pada Izin Usaha Pertambangan Dasar Hukum 1.
Izin peruntukan penggunaan tanah (ippt) : Izin pendirian kantor cabang perusahan penempatan pekerja migran indonesia (p3mi) 1. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment.