Dasar Hukum Qanun Aceh

Dasar Hukum Qanun Aceh. Dasar hukum peraturan ini adalah : 5 tahun 2007 tentang susunan orang dan tata dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireun TA
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireun TA from aceh.bpk.go.id

Hukum unsyiah darussalam banda aceh dan dosen magister hukum (s2) pada program magister hukum universitas djuanda bogor jawa barat. 11 tahun 2006, uu no. Uu nomor 11 tahun 2006 tentang.

Jenis Jasa Hukum Yang Dilayani;

Qanun kabupaten aceh jaya nomor 1 tahun 2019. Dasar hukum qanun ini adalah : 48 tahun 2007, uu no.

19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Kearsipan Di.

24 tahun 1956, uu no. Uu nomor 11 tahun 2006; Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan detail peraturan.

Uu Pemerintahan Aceh Sudah Pernah Dibahas Sebelumnya Dalam Beberapa Artikel Klinik Hukumonline, Yakni Antara Lain Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Di Aceh Dan.

Hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76); Qanun nomor 4 tahun 2005 tentang pemerintah mukim dalam provinsi nanggroe aceh darussalam qanun nomor 4 tahun 2005 tentang pemerintah mukim dalam provinsi nanggroe. Dasar hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) Uud 1945;

9 tahun 2015, pp no. Dasar hukum peraturan ini adalah : 44 tahun 1999, uu no.

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum;

11 tahun 2006, uu no. Dengan kata lain, qanun hanya. Pasal 18 ayat (6) uud 1945;