Dasar Hukum Raker Dinas

Dasar Hukum Raker Dinas. Hal ini karena dalam aturan yang berlaku, ada sejumlah syarat untuk menghuni rumah dinas. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Bupati Kang Jimat Lantik 171 Kepala Sekolah Secara Pirtual
Bupati Kang Jimat Lantik 171 Kepala Sekolah Secara Pirtual from www.jabarpress.com

Noviyanto rahmadi • terakhir diperbarui: Kepala dinas dpkp mengingatkan untuk memperdengarkan lagu kebangsaan indonesia raya. Pergub 120 tahun 2016 tentang pelayanan ambulan dan mobil jenazah.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Palembang Gelar Lomba Bercerita.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi sumatera barat. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang tata naskah dinas kementerian. Panduan kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pengawas sekolah, kepala sekolah dan para pemangku kepentingan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Perda no 10 tahun 2016 tentang pembentukan. Ini tempat dasar hukum 1.

11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Kunjungan ke tbm karya mulya palembang. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Click here for more info.

By Dishub Bali September 20, 2022.

Renja dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak. Hal ini karena dalam aturan yang berlaku, ada sejumlah syarat untuk menghuni rumah dinas. Dasar hukum pembentukan dinas kebudayaan (kundha kabudayan) kota yogyakarta dapat diakses di nomor 113 tahun 2020 tentang.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembsiran Daerah Kabupaten Kutai.

Pergub 149 tahun 2018 tentang sotk dinas kehutanan. Url to the pdf file must be on exactly the same domain as the current web page. 67 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi dinas perindag.