Dasar Hukum Rehabilitasi Anak. Syarat untuk rehabilitasi diatur berdasarkan aturan hukum rehabilitasi narkoba, surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 4 tahun 2010. Dasar hukum nasional yang utama.
Dasar hukum peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial adalah: Memperoleh identitas hukum, penyediaan akses ke layanan jaminan kesehatan, penyediaan akses ke layanan pendidikan jumlah anak dasar. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus.
Seorang Berhak Memperoleh Rehabilitasi Apabila Oleh Pengadilan Diputus Bebas Atau Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Yang Putusannya Telah Mempunyai.
Memperoleh identitas hukum, penyediaan akses ke layanan jaminan kesehatan, penyediaan akses ke layanan pendidikan jumlah anak dasar. Selain sasaran program tersebut, sasaran. Sudikno mertokusumo[4] memberikan pendapat bahwasanya hukum yang baik harus menjamin kepastian hukum, kemanfaatan umum, dan keadilan.
Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, H.
Kanwil papua 13 september 2022 dilihat: Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Dasar hukum peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial adalah:
Peraturan Gubernur Provinsi Nad No.
Permensos 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi anak. 5 tahun 2008 tentang rencana aksi provinsi penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. Berandahukum.com adalah sebuah wadah dalam bentuk website yang dikelola sebagai sarana untuk belajar hukum, menambah wawasan hukum dan sarana berbagi tentang.
Peraturan Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun.
4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar. Peraturan menteri sosial ri nomor 110/huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam pasal 97 ayat (1) kuhap:
Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, Dan Grasi Merupakan Kewenangan Presiden Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (“Ma”) Atau.
Tinjauan hukum terhadap penetapan rehabilitasi bagi. Untuk mewujudkan tujuan ulitimum remedium, maka uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur tentang aturan rehabilitasi untuk pecandu narkotika dan pengguna. Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan direktorat jenderal rehabilitasi sosial, perlu mengubah peraturan menteri sosial nomor 7 tahun 2021 tentang asistensi rehabilitasi.