Dasar Hukum Reklamasi Teluk Jakarta. Rencana lanjutan reklamasi teluk utara jakarta dalam. Melanggar beberapa ketentuan hukum seperti uu no 27 tahun 2007 dan revisinya no.
DPRD Pertanyakan Dasar Hukum Pemprov DKI Keluarkan IMB di Pulau Reklamasi from www.inews.id
Baik ahok maupun anies keduanya berkontribusi pada reklamasi teluk jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah teluk jakarta. 52 thn 1995 tentang reklamasi pantai utara. “selain itu, reklamasi jakarta tidak memiliki orientasi yang memakmurkan rakyat, tapi konglomerat belaka,” ujarnya pada sindonews, rabu (20/4/2016).
52 Thn 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara.
Melanggar beberapa ketentuan hukum seperti uu no 27 tahun 2007 dan revisinya no. Baik ahok maupun anies keduanya berkontribusi pada reklamasi teluk jakarta yang mengancam kehidupan ribuan warga yang tinggal di wilayah teluk jakarta. Bagaimana pengaruh sistem hukum terhadap pelaksanaan reklamasi teluk jakarta berdasar tinjauan perspektif hukum lingkungan?
1 Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, Jakarta:
Penyebabnya, pihak pengembang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (imb). Menurut amir, keputusan presiden no 52/tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara jakarta sudah tidak relevan untuk digunakan pemprov dki jakarta sebagai dasar hukum. Kementerian kelautan dan perikanan, kkp, menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam.
Pemprov Dki Jakarta Telah Menarik Menarik Draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.
Guna menata persoalan reklamasi di teluk utara jakarta maka dalam hal ini perlu dikesampingkan ‘politisasi’ dari pelaksanaan reklamasi yang justru terbukti menciptakan. 52/1995 yang dijadikan dasar hukum utama reklamasi. Dasar hukum yang menguatkan pentingnya program reklamasi 17 pulau di utara jakarta adalah :
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menolak Seluruh Gugatan Atas.
Kedua pasal ini menjadi sumber perdebatan mengenai keppres no. “konsekuensinya, jakarta akan terendam banjir ketika 13 aliran sungai yang mengalir ke teluk jakarta terhambat oleh pulau reklamasi,” ujar alan. Koalisi selamatkan teluk jakarta mendesak presiden joko widodo selaku presiden untuk.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (Kstj) Termasuk Yang Mengingatkan Pasangan Baru Pemimpin Jakarta Itu Merealisasikan Janji Kampanye Mereka.
Hal ini diungkapkan sekaligus untuk menjelaskan informasi simpang siur tentang dasar hukum reklamasi yang selama ini dipermasalahkan oleh sejumlah pihak. Aturan ini muncul lantaran keppres nomor 52 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi. Disini saya akan membahas pro dan kontra mengenai kasus reklamasi teluk jakarta dan disini ada beberapa kubu yang menganggap bahwa reklamasi tersebut pro atau.
