Dasar Hukum Revaluasi Bmn. Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik. Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu;
Inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) bmn. Ketupi dilakukan dengan tujuan optimalisasi bmn, meningkatkan fungsi operasional bmn, dan mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu;
Pasal 20 Pmk Nomor Pmk Nomor 213/Pmk.05/2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pmk 215/Pmk.05/2016 Tentang.
Namun terdapat beberapa perbedaan dalam. Dasar hukum dan pengertian badan usaha milik negara (bumn) 25 march 2021. Pemerintah telah melakukan revaluasi aset pada tahun anggaran 2017 setelah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/Pmk.06/2020.
Ketupi dilakukan dengan tujuan optimalisasi bmn, meningkatkan fungsi operasional bmn, dan mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. Sebelumnya perlu dipahami pengertian dari barang milik negara dalam pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan. Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik.
Dasar Hukum Pengelolaan Dan Pengertian Bmn (Seri 1) 0 X Dilihat · 21 Bulan Yang Lalu.
Ketentuan khusus •bmn yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama •bmn yang berasal dari perjanjian kerjasama/karya •pengusahaan pertambangan batubara ruang. Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu; Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau peraturan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah.
Tinggi pratama pada mahkamah agung ri. 4.76 / 33 berikan penilaian. Asistensi penyelesaian bmn tidak ditemukan di kementerian keuangan telah ditetapkan langkah penyelesaian koreksi pencatatan reklasifikasi usul penghapusan.
Dasar Hukum Pasal 9 Huruf F Uu Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 44 Uu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Diartikan bahwa barang milik negara (bmn) merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan bmn. Penilaian kembali adalah proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintahan yang metode penilaiannya. Terkait kebijakan revaluasi bmn, pada hari senin, 29 oktober 2018, kpknl melakukan koordinasi dengan satker di wilayah solo dan sekitarnya.