Dasar Hukum Revisi Rpjmd

Dasar Hukum Revisi Rpjmd. Dasar hukum peraturan tersebut adalah pasal 18 ayat (6) uud 1945; Dasar hukum perencanaan dan penganggaran penganggaran :

Sekda Buka Uji Publik Tahap II KLHS revisi RPJMD Maluku Tahun 20192024
Sekda Buka Uji Publik Tahap II KLHS revisi RPJMD Maluku Tahun 20192024 from strateginews.co

Faktor pendorong (driving forces) revisi rpjmd. Pembangunan daerah yang adil dan merata sangat penting untuk masyarakat supaya lebih sejahtera. Dokumen rancangan awal perubahan rpjmd kota pekalongan.

“Bimbingan Teknis Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Gempa bumi dan tsunami serta dampak bencana lainnya yang ditimbulkannya dengan reorientasi pembangunan. Dasar hukum peraturan tersebut adalah pasal 18 ayat (6) uud 1945; Mataram_ bappeda ntb menggelar musrenbang revisi rpjmd prov.

Pengendalian Dan Evaluasi Rpjmd Uu No.

Pembangunan daerah yang adil dan merata sangat penting untuk masyarakat supaya lebih sejahtera. Tata cara penyusunan dokumen rpjp dan rpjmd kabupaten. Bimtek reviu rpjmd dan reviu renstra opd ( reviu rka, rkpd renja ) sesuai permendagri no 35 tahun 2018 dan permendagri no 10 tahun 2018.

Rpjmd ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Jangka Periode Selama 5 ( Lima ) Tahunan Yang Berisi.

Dasar hukum struktur organisasi plid alur permohonan informasi tata cara permohonan informasi publik formulir permohonan informasi. Klhs harus dijadikan dasar revisi rpjmd. Dokumen rancangan awal perubahan rpjmd kota pekalongan.

25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Kualifikasi Pelaksana Sistem Uu No.

Read more about perda nomor 2 tahun 2021; Uu 17/2003 tentang keuangan negara 2. Rkpd 2022 dasar hukum pedoman substansi rkpd substansi rkpd tahapan penyusunan koordinasi peny.

Secara Hukum, Ketentuan Lama Yang Serupa Tidak Akan Berlaku Lagi Pada Saat Aturan Hukum Baru Mulai Berlaku.

Dasar hukum penyusunan rpjmd revisi kota padang terbaru 1472011. Dasar hukum konsultasi publik ranwal rpjmd peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 pasal 47 (1) penyusunan rancangan awal. 2 tahun 2021 ttg perubahan perda 1 tahun 2019 ttg rpjmd.pdf.