Dasar Hukum Reviu Lakip

Dasar Hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Satu Cipta Karya Cipta Karya Satu;

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa: Bagian ketiga pelaporan pasal 17 (1) hasil reviu berupa laporan hasil. Laporan akuntabilitas kinerja (lakip/lapkin) dengan terbitnya ketetapan mpr ri nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Telah Mengeluarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;. Evaluasi, reviu, dan audit 66,08. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu.

I Dan Skpd Yang Menyusun Pk Wajib Susun Lakip Penyusunan Pk Segera Setelah Dipa/Dpa Disahkan 1 Bulan.

Dasar hukum dasar hukum yang peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja. Menteri hukum dan hak azasi manusia republik indonesia, ttd yasonna h. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja.

Minta Contoh Dokumen Standar Pelayanan Pak Admin.

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tercantum dalam lampiran ii peraturan menteri ini. 27 juni 2014 at 6:07 pm.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2019 I Kata Pengantar Menteri Hukum Dan Sebagai Panglima” Yang Menjadi Dasar Dalam Hak Asasi Manusia P Uji Dan.

Dasar dan landasan hukum penyusunan lakip opd kota tangerang selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut : Tujuan, dasar hukum penyusunan lakip, pengertian, sistematika penulisan. Laoly berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1842 salinan sesuai dengan.