Dasar Hukum Reviu Rkpd. Uu 17/2003 tentang keuangan negara 2. Teknis penyusunan rkpd permendagri nomor 86/2017 nunuk dwi retnandari magister administrasi publik fisipol ugm 2021.
Rkpd 2022 dasar hukum pedoman substansi rkpd substansi rkpd tahapan penyusunan koordinasi peny. Bimtek pedoman penyusunan dan pengendalian renja skpd dan rkpd. “bimbingan teknis reviu atas rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan rencana strategis (renstra) perangkat daerah.
Dasar Hukum Selain Berpedoman Pada Rpjmd Provinsi, Rkp, Program Strategis Nasional, Dan Pedoman Penyusunan Rkpd, Secara Umum, Penyusunan Rancangan.
Rencana pembangunan tahunan daerah (rkpd). Penyusunan perubahan rkpd kota surakarta tahun 2021. 1.2 landasan hukum dasar penyusunan renja inspektorat provinsi banten tahun 2020 adalah :
Uu 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3.
Dasar hukum perencanaan dan penganggaran penganggaran : 1.2 dasar hukum dasar hukum penyusunan perubahan rkpd kabupaten bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut: Undang undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi banten;
9 Tahun 2018 Tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Bimtek pedoman penyusunan dan pengendalian renja skpd dan rkpd. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tercantum dalam lampiran ii peraturan menteri ini. By bppkpd · published 17 februari 2022 · updated 19 februari 2022.
Bimtek Reviu Rpjmd Dan Reviu Renstra Opd ( Reviu Rka, Rkpd Renja ) Sesuai Permendagri No 35 Tahun 2018 Dan Permendagri No 10 Tahun 2018.
Kebijakan yang diamanatkan perpres 29/2014 tentang sakip 2 petunjuk teknis penyusunan perjanjian. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi assurance tersebut, inspektorat kabupaten ngawi telah melaksanakan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, yang. Teknis penyusunan rkpd permendagri nomor 86/2017 nunuk dwi retnandari magister administrasi publik fisipol ugm 2021.
Target Pendapatan Harus Mencantumkan Dasar Hukum Dan Dihitung Secara Rasional;
Uu 17/2003 tentang keuangan negara 2. Pemahaman objek reviu dan dasar hukum peraturan terkait penyusunan dokumen. Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.