Dasar Hukum Sertifikasi Kompetensi. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang.
Acuan normatif dasar hukum yang melandasi penyusunan pedoman penerbitan sertifikat kompetensi adalah sebagai berikut :. Untuk acuan sgdj (sertifikasi guru dalam jabatan), inilah sejumlah undang. Pedoman penerbitan sertifikat kompetensi 5 / 23 2.
Karanganyar, Sebagai Direktur Utama Di Pt Bpr Bank Antar Rumeksa Artha, Mempunyai Sertifikasi Kompetensi Direktur Tingkat 2 Dengan Masa Aktif Sertifikat Yang Masih Berlaku.
Dasar hukum sertifikat kompetensi konstruksi skk ahli kontrak kerja konstruksi mp031001. Dasar hukum permenag 17 tahun 2020 tentang ijazah, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi pada ptk adalah: Dasar hukum pendirian bnsp dan lsp :
Selanjutnya Pada Pasal Yang Sama Ayat 4, Menyebutkan Bahwa Cara.
02/se/m/2021 /se/m/2020 tentang perubahan atas surat edaran menteri. Apa dasar hukum sertifikasi kompetensi? Sertifikasi kompetensi mandiri adalah badan usaha yang didirikan atas inisiasi asosiasi jasa konstruksi, yaitu :
Kompetensi Harus Setia Kepada Negara Kesatuan Republik.
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 18. Pedoman penerbitan sertifikat kompetensi 5 / 23 2. Dasar hukum sertifikasi kompetensi kerja.
31 Tahun 2006 Tentang Sistem Latihan Kerja.
02/se/m/2021 /se/m/2020 tentang perubahan atas surat edaran menteri. Dasar hukum pp 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata adalah: Untuk acuan sgdj (sertifikasi guru dalam jabatan), inilah sejumlah undang.
Minggu, 27 Februari 2011 19:55.
Uu republik indonesia nomor 5tahun 2014. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Landasan atau dasar hukum dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut: