Dasar Hukum Sipp Menpan. Dasar hukum dari sipp adalah uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan permenpanrb nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman sistem informasi pelayanan publik. Sementara itu deswati kepala bagian layanan advokasi hukum menjelaskan, bahwa seluruh satker pada kementerian hukum dan ham, baik itu unit utama, kanwil, upt.
Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang izin. Dpmptsp pesisir barat ikuti bimtek dasar geospasial. Jend sudirman no.2 42411 0254374512.
Jend Sudirman No.2 42411 0254374512.
Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Deputi bidang pelayanan publik kementerian panrb diah natalisa dalam acara pembinaan lapor! Dan sipp yang diselenggarakan oleh kemenkumham di jakarta, senin.
Menyediakan Informasi Pelayanan Publik Secara Menyeluruh 2.
Pp nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pedoman penilaian kinerja pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan.
Sementara Itu Deswati Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum Menjelaskan, Bahwa Seluruh Satker Pada Kementerian Hukum Dan Ham, Baik Itu Unit Utama, Kanwil, Upt.
38 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik. Gedung graha edhi praja lt.6 jl. Sippn merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik.
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sippn melalui email ke [email protected] atau melalui pos ke kantor kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jl. Pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah. Buat laporan anda sekarang agar pelayanan publik di daerah anda bisa lebih baik.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ttd Widodo Ekatjahjana Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 879 Salinan.
Dasar hukum dari sipp adalah uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan permenpanrb nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman sistem informasi pelayanan publik. Yang dievaluasi memiliki dasar hukum, maka ditetapkan pedoman ini untuk menjadi acuan kegiatan penilaian kinerja dimaksud. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.