Dasar Hukum Sirup Lkpp

Dasar Hukum Sirup Lkpp. Dasar hukum pembentukan layanan pengadaan secara elektronik adalah pasal 73 nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis. Dasar hukum pemeriksaan pemeriksaan bpk atas lkpp tahun 2018 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

LKPP Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan LKPP tentang Katalog
LKPP Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan LKPP tentang Katalog from bpbj.setda.mubakab.go.id

Orkestra pbj (setiap rabu) 20, sep 2022. (021) 299 12 451 email: Pengelolaan sirup oleh admin ppe.

(021) 299 12 451 Email:

Direktorat perencanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan. Terjemahan resmi peraturan presiden 2. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lkpp;

Dasar Hukum Back To Homepage.

Gedung lkpp lantai 6 komplek rasuna epicentrum jl. Peraturan presiden ri nomor 106. Persyaratan menjadi admin sirup mempunyai kemampuan dalam proses komputasi mempunyai kemampuan dalam mengelompokkan pekerjaan/kegiatan kedalam.

Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan Tel:

Epicentrum tengah lot 11b jakarta selatan tel: Epicentrum tengah lot 11b jakarta selatan tel: Selain sebagai syarat lelang, sirup dibangun dan dikembangkan dalam rangka optimalisasi proses pelaporan pengadaan barang/jasa pemerintah (pbjp) secara online dengan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018:

Hak lkpp dan/atau pengelola katalog elektronik. (021) 299 12 450, fax: (021) 299 12 451 email:

Gedung Lkpp Lantai 6 Komplek Rasuna Epicentrum Jl.

Gedung lkpp lantai 6 komplek rasuna epicentrum jl. (021) 299 12 450, fax: Batas waktu pengumuman rup untuk.