Dasar Hukum Smart Dja

Dasar Hukum Smart Dja. Specific (s= metode smart) tujuan kerja yang ditetapkan harus jelas dan jelas. Selamat datang di aplikasi smart.

Penegakan Hukum Harus Diawali Sosialisasi yang Baik Direktorat
Penegakan Hukum Harus Diawali Sosialisasi yang Baik Direktorat from sdppi.kominfo.go.id

Makassar, (humas parepare) – setelah dibuka pada hari senin, 28 maret 2028, kasi evaluasi kinerja anggraan direktorat sistem penganggaran kementerian keuangan ri,. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta. Penghitungan efisiensi pada aplikasi smart yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran.

Mengaitkan Dan/Atau Menyelaraskan Antara Visi Misi Presiden, Fokus.

Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik,. Kinerja diselenggarakan melalui sistem informasi yang. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat.

Smart Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249 / Pmk.02 / 2011 Tentang.

Dengan dasar hukum peraturan presiden nomor 26 tahun 2015 tentang kantor staf presiden. Selamat datang di portal katalog standar operasional prosedur kementerian hukum dan ham ri. Berikut disampaikan surat sekretaris mahkamah agung ri.

Fungsi Pilih Tahun Anggaran Ada Setelah User Login Pada Aplikasi.

Widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun salinan sesuai. Syarat dan tata cara aduan; Makassar, (humas parepare) – setelah dibuka pada hari senin, 28 maret 2028, kasi evaluasi kinerja anggraan direktorat sistem penganggaran kementerian keuangan ri,.

(1) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Adalah Unsur Pendukung Tugas Kementerian Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai.

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari badan urusan administrasi mahkamah aung ri nomor 166/bua.1/ot.01.1/07/2022 tanggal 4 juli 2022. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Aplikasi smart ini juga s.

Sesuai Hasil Evaluasi Serta Surat Dari Biro Perencanaan Terkait Pengisian Aplikasi Smart, Didapati Masih Banyak Satuan Kerja Yang Belum Mencapai Target Capaian Sebesar 90%.

(2) pusat pendidikan dan pelatihan. Gambar 3.1 tampilan awal aplikasi smart. Dasar hukum 2 pp 39/2006 pasal 2 1.