Dasar Hukum Sop Perizinan. Tata cara proses pemberian izin/standar operasional prosedur (sop) surat izin fisikawan prostetik jenis izin masa berlaku izin pemberi pertimbangan dasar hukum maksud dan tujuan (1) maksud ditetapkanya sop pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan be^jalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi badan.
188.46 /42.a /dpmpt/ 2018 tentang standar operasional prosedur. Kepmen / permen (13) peraturan pemerintah (1) perbup (1) perda (15). Dasar hukum ppid informasi berkala.
Standard Operating Procedure (Sop) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Bppt) Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Keputusan Walikota Bekasi Nomor:
Bidang perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan dokumen sesuai dengan cheklis yang telah ditetapkan. Dasar hukum peraturan daerah mamuju nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten mamuju; Izin toko alat kesehatan nomor sop tanggal pembuatan tanggal revisi tanggal efektif disahkan oleh nama sop izin toko alat kesehatan dasar hukum :
Selamat Datang Di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Izin pendirian sekolah dasar (sd) via oss; Dasar hukum ppid informasi berkala. Nomor sop pemerintah kabupaten banjar dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu disahkan oleh 76 tanggal pembuatan 04 september 2017 tanggal.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.
Tata cara proses pemberian izin/standar operasional prosedur (sop) surat izin fisikawan prostetik jenis izin masa berlaku izin pemberi pertimbangan dasar hukum maksud dan tujuan Nomor sop 68 tanggal pembuatan 04 september 2017 tanggal revisi 19 desember 2017 tanggal pengesahan disahkan oleh bupati banjar nama sop surat izin jasa. Proses penyampaian pelayanan (service delivery) no.
Sop Perizinan Melalui Oss Sop Perizinan Melalui Non Oss.
No nama sop link download 1 keputusan kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu kota balikpapan nomor : Sop perizinan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri dasar hukum: 3 izin mendirikan bangunan a selama bangunan ter tim teknis 1 perda 9 thn 2011 ttg bangunan gedung 1 perorangan a rumah tinggal sesuai perda 10 (sepuluh) hari kerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
188.46 /42.a /dpmpt/ 2018 tentang standar operasional prosedur. Izin operasional sekolah dasar (sd) via oss; Standar pelayanan perizinan bidang bidang tenaga kerja (oss) 1.