Dasar Hukum Spip. Pp nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian. Dasar hukum penyelenggaraan spip uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 58 ayat (1) dan (2):
Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 pada lampiran menetapkan. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara :
Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna.
Pasal 55 ayat (4) : 10 tahun 2013 tanggal 7 februari 2013. Dasar hukum penyusunan pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan mengacu kepada :
Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.
1.2 dasar hukum 2 1.3 penerapan sistem pengendalian intern pemerintah 3 1.4 tujuan 5 1.5 ruang lingkup pedoman 6 ii. Pedoman pembimbingan dan konsultasi spip. Uu no.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 55 ayat (4) :
Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Memberikan Pernyataan Bahwa.
Pedoman bimbingan teknis penyelenggaraan spip bagi fasilitator bpkp. Digunakan sebagai dasar menyusun rencana. The committee of sponsoring organization of treadway commission (coso) juga mengemukakan beberapa unsur spip yang mengacu pada konsep sistem pengendalian.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Spip Uu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 Ayat (1) Dan (2):
Pp nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian. Berikut ini adalah dasar hukum dan referensi dalam penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) peraturan. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus.
Peraturan Tersebut Bertujuan Agar Penilaian Maturitas Spip Lebih Berkaitan Dengan Proses Penetapan Tujuan, Struktur Dan Proses, Dan Pencapaian Tujuan Spip.
Latar belakang penyusunan desain spip, dasar hukum, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan spip di lingkungan direktorat pencegahan dan pengamanan hutan, direktorat. Bandar lampung, 17 november 2021 dasar hukum. Tim pembinaan spip biro perencanaan sekretariat jenderal melaksanakan kegiatan pendampingan dan penguatan sistem pengendalian intern.