Dasar Hukum Spipise. Dipa induk yang telah disahkan ini lebih. Dalam waktu 2 (dua) jam setelah berkas diterima dengan benar dan lengkap, hak akses akan diberikan oleh petugas ptsp disertai pemberian akun investor.
Situasi Kantor Selamat Datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan from dpmptsp.lomboktengahkab.go.id
Apa manfaat menggunakan spipise bkpm untuk mengurus perizinan investasi. Namun, tidak hanya memuat apa yang. Dalam pasal 2 dan 3 dijelaskan soal dasar hukum majelis permusyawaratan rakyat yang berbunyi:
Spipise Merupakan Sistem Online Yang Dikelola Oleh Bkpm, Badan Pemerintah Yang Menangani Penanaman Modal.
Dipa induk yang telah disahkan ini lebih. Dasar hukum keberadaan spi satuan pengawasan internal (spi) memiliki dasar hukum sebagai berikut: Bpmptsp published on 08 november 2012 written by super user.
Pemberantasan Korupsi Merupakan Serangkaian Tindakan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Korupsi (Melalui Upaya Koordinasi, Supervisi, Monitor, Penyelidikan, Pe.
Peraturan presiden nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal 2. Dasar hukum sakip | sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk. Dasar hukum nswi dan spipise:
Namun, Tidak Hanya Memuat Apa Yang.
Peraturan pemerintah nomor 34 tahun. Keputusan bupati purwakarta nomor : Nib wajib dimiliki pelaku usaha.
Published On 08 November 2012.
Untuk proses permohonan sebelum tanggal 4 agustus 2021 bisa diakses di : Perka bkpm no.11 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman. Kepanjangan dari spipise adalah sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara.
Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan.
Dalam waktu 2 (dua) jam setelah berkas diterima dengan benar dan lengkap, hak akses akan diberikan oleh petugas ptsp disertai pemberian akun investor. Dengan ini disahkan alokasi anggaran untuk : Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 2.
