Dasar Hukum Spm. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Dengan upaya pengelolaan data dasar spm dari setiap spkd dan instansi terkait, maka petunjuk teknis dan petunjuk perencanaan.
![PPT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PowerPoint Presentation, free](https://i2.wp.com/image2.slideserve.com/4021112/standar-pelayanan-minimal-spm-l.jpg)
Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. 145/pmk.05/2017 tanggal 23 oktober 2017 tentang tata cara pembayaran atas beban. Dasar hukum pembayaran spm uang muka kontrak adalah peraturan menteri keuangan nomor :
Penerima Pelayanan Dasar Trantibum Yaitu Warga Negara Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum.
12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (uu dikti) pasal 52 ayat (3) uu dikti. Rehabilitasi sosial dalam uu 23/2014 7. Standar pelayanan minimal (spm) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu.
Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin.
145/pmk.05/2017 tanggal 23 oktober 2017 tentang tata cara pembayaran atas beban. Pendidikan tnggi (spm dikti) permenristekdikti. Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima pelayanan dasar secara minimal.
Daerah Dapat Memahami Konsep Dan Indikator Spm.
Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. (spm) dasar hukum pp n.o 65 tahun 2005 pedoman penyusunan dan penerapan spm permendagri no. Dasar hukum penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Reminder yth satker, spm thr agar mencantumkan dasar hukum pp, yaitu pp nomor 24 tahun 2020 tentang pemberian thr tahun 2020 bagi pns, prajurit tni, polri, tni,. Alur pikir rpp spm 2. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri atau permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal (spm), yang dimaksud standar.
Dengan Upaya Pengelolaan Data Dasar Spm Dari Setiap Spkd Dan Instansi Terkait, Maka Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Perencanaan.
Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Dasar hukum permenkes 4 tahun 2019. Surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja / sp3b /.