Dasar Hukum Sppl. Memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan. Mengapa (dasar hukum) subyek dokumen lingkungan :
Masuk ke website dinas lingkungan hidup kabupaten semarang di www.dlh.semarangkab.go.id. Standar pelayanan surat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sppl) no. Sppi jalin kerjasama dengan universitas kristen maranatha.
Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah.
23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengetahui apa saja usaha yang memerlukan sppl dan bagaimana cara memperolehnya, kontrak hukum akan membahasnya berikut ini. Dasar hukum sppl adalah peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 2010 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan.
Latar Belakang Dasar Hukum Visi & Misi.
Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup memiliki sedikitnya 2 dasar hukum yang bisa dijadikan acuan dari. Pelayanan permohonan registrasi sppl dilaksanakan secara online. Standar pelayanan surat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sppl) no.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lh.
1.peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. (sppl) dari dinas lingkungan hidup kota samarinda; 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.
Advis Planning Kesesuaian Tata Ruang.
660.1/81/1/2012 tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi. Setelah masuk menu ini, disana akan dijelaskan. Masuk ke website dinas lingkungan hidup kabupaten semarang di www.dlh.semarangkab.go.id.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.
Mungkin anda perlu membaca artikel ini: Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah. Peraturan menteri lhk nomor p.22/menlhk/.