Dasar Hukum Tanah Absentee

Abstrak Penelitian Ini Dilatarbelakangi Oleh Masih Banyak Ditemukannya Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Perbuatan hukum yang menlmbulkan ta­. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Sedangkan secara tehnis, landreform dapat.

Hukum Tanah Yang Lama Tersebut.

Dalam artian pengaturan prosedur dan langkah. Kepemilikan tanah absentee/guntai adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Rombakan dasar atau perombakan suatu struktur pertanian.

Adapun Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee Berpangkal Pada Dasar Hukum Yang Terdapat Dalam Pasal 10 Ayat (1) Uupa, Yaitu Sebagai Berikut :

Kepemilikan tanah secara absentee memang memunculkan fenomena dalam dunia hukum, hal ini dikarenakan. Secara yuridis, dasar hukum mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai telah dituangkan dalam pasal 3 pp no 224 tahun 1961 dan pp no 41 tahun. Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru/uupa karena sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak.

Dasar Hukum Hak Atas Tanah A.

Dengan berlandaskan pada pasal 33 ayat (3) uud 19^5> menyatakan : Hal ini dilarang oleh pemerintah, kecuali pegawai negeri dan abri. Pendaftaran tanah absentee dalam mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi pada.

Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan Tanah Absentee Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Oleh :

Uu tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, telah mengadopsi semangat hak asasi manusia. Pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di kecamatan mauk kabupaten tangerang. Tentang larangan penguasaan dan pemilikan tanah absentee.