Dasar Hukum Tata Persuratan. Dasar hukum tata cara pembukuan dan pencatatan. Kegiatan dihadiri oleh dua puluh delapan.
Kegiatan tata persuratan menyangkut materi yang lingkupnya esensial dalam komunikasi kedinasaan yang. Surat masuk pengadilan agama sungai. Yang dimaksud dengan “sengketa tata usaha negara” adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau.
Secara Khusus Dimaksudkan Untuk Menyebarluaskan Informasi.
Dasar hukum tata cara pembukuan dan pencatatan. Dasar hukum • keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 72/kep/m. Susunan penomoran naskah dinas khusus (perjanjian dalam negeri, perjanjian internasional, surat kuasa, berita acara,.
Tata Persuratan (Mail Handling) Prosedur Penanganan Surat Baik Surat Masuk Maupun Surat Keluar Dapat Dilakukan Dengan Dua Sistem Yaitu Sistem Buku Agenda Dan Sistem Kartu Kendali.
Ditulis oleh administrator pada jumat, 16 mei 2014 | dilihat 1941kali. Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi.
Sistem Persuratan Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pusat Data Dan Teknologi Informasi 2016 1.
Pan/07/2003 tentang pedoman umum tata naskah dinas • pma nomor 16 tahun 2006. Asas keamanan surat dinas bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan isinya harus tetap. Dasar hukum pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, 2 penyiapan.
Pokok Bahasan •Pengertian Dan Dasar Hukum •Eoffice Di.
Kegiatan tata persuratan menyangkut materi yang lingkupnya esensial dalam komunikasi kedinasaan yang. Administrasi tata persuratan dan kearsipan. Keputusan menteri agama nomor 16 tahun 2006 tentang tata persuratan dinas di lingkungan departemen agama.
Uu Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.
Hukum dan proteksi aset negara. Tata persuratan adalah aturan yang digunakan di dalam membuat surat menyurat. Sop persuratan (surat masuk) dasar hukum kualifikasi pelaksana 1.