Dasar Hukum Tentang Karpeg. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pns. 01/se/1975 tanggal 9 januari 1975 tentang petunjuk permintaan, penerapan.
Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi pns dan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi pns maka karpegnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi. 066/kep/1974 tanggal 10 oktober 1974. Kartu pegawai neger sipil (karpeg) dasar hukum.
Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) I.
01/se/1975 tanggal 9 januari 1975 tentang petunjuk permintaan, penerapan. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pns. Karang taruna berkedudukan di desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia.
Hukum Kepailitan Adalah Suatu Bidang Ilmu Hukum Yang Khusus Diadakan Sebagai Salah Satu Sarana Hukum Untuk Penyelesaian Hutang Piutang.
066/kep/1974 tanggal 10 oktober 1974. Efektifitas revisi uu nomor 1 tahun 1974 ke uu nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dr. Berikut kami sampaikan s.e tentang perubahan prosedur pengusulan karpeg, karis dan karsu yang semula melampirkan berkas administrasi secara fisik diganti menjadi less.
Keputusan Kepala Bakn Nomor 08/066/Kep/1974 Tentang Kartu Pns.
Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi pns dan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi pns maka karpegnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2013 tentang peruabahan atas peraturan. Salinan / fotokopi yang dilegalisir laporan perkawinan pertama.
Tak Hanya Itu, Dasar Hukum Karang.
Dasar hukum peraturan bupati banyuwangi nomor 58 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata. Kanreg i bkn melayani pembuatan kartu pegawai (karpeg) yang merupakan kartu identitas bagi pegawai negeri sipil. Surat edaran nomor 34 tahun 2020 tentang pengusulan karpeg, karis/karsu, dan satyalancana karya satya bagi pns kemdikbud.
Prosedur Pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg) :
Syarat pembuatan kartu pegawai (karpeg) kartu pegawai adalah identitas pns yang berfungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian. Kartu pegawai neger sipil (karpeg) dasar hukum. Keputusan kepala badan administrasi kepegawaian.