Dasar Hukum Tentang Sipp. Surat keterangan sehat dari puskesmas. • uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • permenpanrb nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman sistem informasi pelayanan publik dasar hukum.
Waktu penyelesaian penerbitan surat izin praktik (sip) 11 (sebelas) hari kerja. Nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas permendag nomor. 2002 • pasal 14 ayat (1) b • pasal 15 ayat (2) c 2.
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Uu 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Per Aturan Presiden (Per Pres) N O.
Materi sosialisasi tersebut pada pokoknya menjabarkan tentang: • uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • permenpanrb nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman sistem informasi pelayanan publik dasar hukum. Kemenpanrb dalam rangka evaluasi, bahwa sebagai.
Dasar Hukum Sistem Informasi Pelayanan Publik (Sipp) Adalah;
Jika pemohon mengajukan untuk praktik mandiri harus. Uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; 352/dju/hm.02.3/3/2021 , 10 maret 2021 pedoman informasi (anonuas1) pada perrara secam di a.
Mahkamah Agung (Ma) Memperbaharui Sistem Penelusuran Berkas Perkara (Case Tracking System) Di Pengadilan.setelah Menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran.
Sistem informasi penelusuran perkara (sipp) dengan diterbitkannya surat direktur jenderal badan peradilan agama nomor 0458/dja/hm.02.3/2/2016 tentang implementasi. Surat akurasi dan pengendalian mutu data sipp nomor tanggal. Hukum perceraian (tentang alasan onheelbare tweespalt/perpecahan yang tidak dapat dirukunkan kembali).
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Pas photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar. Para pihak yang nantinya melanggar ketentuan tentang pemanfaatan air tanag maka akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dalam pasal 15 ayat (1) uu pengairan. Nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas permendag nomor.
Agung Ri Pada Tanggal 9 Januari 2014 Telah Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.
Adapun dasar hukum sipp antara lain uu no. Pertama, sipp memungkinkan akses berkas perkara dengan cepat dan mudah. Tingkat penyerapan anggaran mahkamah agung pada tahun 2019 adalah sebesar rp 8.668.597.127.780,00 atau 95,83% dari total pagu anggaran rp9.045.550.260.000,00.