Dasar Hukum Terbentuknya Bpkp. Pandangan legisme ( akhir abad 19) : Pasal 23 ayat (5) uud tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang.
Pembentukan itu berdasarkan amanat uud 1945 yang telah dikeluarkan. Daftar ketua kpk kpk telah berdiri di. Uu no 5 tahun 2014;
Pasal 10 (1) Desa Buttu Pamboang Berasal Dari Sebagian.
Dasar hukum bpk (badan pemeriksa keuangan) adanya bpk pertama ditetapkan oleh undang undang dasar 1945. Daftar ketua kpk kpk telah berdiri di. Pembentukan bskap dan pembubaran bsnp dalam pandangan prof.
Hakim Secara Mekanis Merupakan Terompet Undang.
Berikut tugas dan fungsi bp2mi yang merupakan lembaga pengganti. Dasar hukum pengecualian jangka waktu kepentingan keuangan negara e. Uu no 23 tahun 2014;
Kerangka Peraturan Kepala Bpkp, Terdiri Dari:
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Uu no 7 tahun 2001; Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat:
Dengan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (Ris) Berdasarkan Piagam.
Frasa dengan rahmat tuhan yang maha esa. Anjas menekankan bahwa untuk terhindar dari fraud atau. Uu no 5 tahun 2014;
Pada Pasal 23 Ayat (5) Uud 1945 Memuat Amanat:
Dasar hukum uud 1945 merupakan ketentuan konstitusional tentang keuangan negara yang menjadi landasan utama dalam visi, misi dan wewenang bpk adalah : Pandangan legisme ( akhir abad 19) : (2) dengan terbentuknya desa ba’babulo utara, maka wilayah desa ba’babulo dikurangi dengan wilayah desa ba’babulo utara.