Dasar Hukum Terkait Ebtke. Bidang usaha industri material panas bumi; Undang undang nomor 13 1985;
Uud negara republik indonesia tahun 1945, uu nomor 30 tahun 2007, pp nomor 14 tahun 2012, pp nomor 79 tahun 2014, perpres. Bidang usaha industri peralatan panas bumi. Untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (Ebtke) Kementerian Esdm Dadan Kusdiana Mengatakan, Payung Hukum Terkait Program Energi Baru.
Bidang usaha industri peralatan panas bumi; Hasil pencarian sebanyak 2,136 data. Uud negara republik indonesia tahun 1945, uu nomor 30 tahun 2007, pp nomor 14 tahun 2012, pp nomor 79 tahun 2014, perpres.
Ingat, Bu Mi Tempat Kita Tinggal Ini Tidak Selamanya Mampu Menampung Peningkatan.
Perjanjian internasional dalam bidang energi yang menimbulkan akibat. Pencabutan permen esdm terkait kegiatan dibidang ebtke (permen esdm 9/2018 mencabut/merevisi 5 permen: Bidang usaha industri material panas bumi;
Dasar Hukum Atau Kebijakan Pemerintah Merupakan Bagian Dari Kekuataan Daya Dukung Untuk Mencapai.
Bidang usaha industri material panas bumi; Aturan terbaru terkait penetapan bu bbm dan bu bbn jenis biodiesel serta alokasi volume bbn jenis biodiesel untuk pencampuran bbm jenis minyak solar periode. Kementerian energi dan sumber daya mineral.
Bidang Usaha Industri Material Panas Bumi;
Energi baru terbarukan dan konservasi energi. Undang undang nomor 13 1985; Bidang usaha industri peralatan panas bumi.
Dasar Hukum Struktur Organisasi Sejarah Singkat Publikasi Regulasi Promosi.
Dasar hukum struktur organisasi sejarah singkat publikasi regulasi promosi. Home sejarah jdih dasar hukum jdih visi dan misi jdih struktur organisasi jdih survei kepuasan. 35/2014 tanggal 19 desember 2014 no jenis perizinan dasar hukum sop persyaratan sla (hari) 1 izin usaha penyediaan tenaga listrik iupl.