Dasar Hukum Tp Tgr

Secara Khusus Dimaksudkan Untuk Menyebarluaskan Informasi Peraturan Perundang.

7 tahun 2021 tentang harmonisasi. Subbagian hukum perwakilan daerah istimewa yogyakarta peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan. Dasar hukum thr adalah permenaker 6/2016.

Tuntutan Perbendaharaan Selanjutnya Disingkat Tp, Adalah Suatu Tata Cara Perihitungan Terhadap Bendaharaan, Jika Dalam Pengurusan Terdapat Kekurangan Perbendaharaan Dan.

Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negen bukan bendahara. Tp biasa adalah tp terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya.

Prosedur Tata Cara Penyelesaian Tgr Sesuai.

Sesuai dengan lampiran v peraturan menteri keuangan nomor 219/pmk.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat, piutang jangka panjang berupa piutang. (2).segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pns bukan bendahara, atau pejabat lain. Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan mulai diberlakukan saat diundangkan pada tanggal 8 maret 2016.

Sebagai Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum Serta Sebagai Pelindung, Pengayom Dan Pelayan Masyarakan, Diperlukan Dukungan Sarana Dan Prasarana Yang Efektif Dan Efisien.

Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan. Tuntutan ganti rugl selanjutnya tgr adalah. Kebijakan akuntansi piutang adalah bab v dalam permenkeu 225/pmk.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

Peraturan Kementerian Keuangan (Pmk) Tentang Tata Cara.

Peraturan kementerian keuangan (pmk) no. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Hukum atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian negara.