Dasar Hukum Tptgr. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan. 24 bab ketentuan penutup pasal 36 pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan.
Bpk bahas kasus bank century dengan penegak hukum. 8 jp (360 menit) 8 jp (360 menit) modul 3. Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negen bukan bendahara.
Visi Dan Misi Bpk Ri;
Tuntutan ganti kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negen bukan bendahara. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan.
Peraturan Ini Terdiri Dari 13 Pasal Dan Mulai Diberlakukan Saat Diundangkan Pada Tanggal 8 Maret 2016.
8 jp (360 menit) 8 jp (360 menit) modul 3. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para bendaharawan, p egawai bukan b endaharawan dan pihak ketiga ma ka perlu adanya.
Hanjaya Fattah,S.pd., M.pd Rukiah 2013.
Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai/alpa. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Kompetensi dasar memahami tuntutan ganti rugi barang milik negara (bmn) indikator hasil belajar :
Memahami Pengertian Yang Berkaitan Dengan Barang Milik Negara.
Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 76 tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementrian dalam. Bpk bahas kasus bank century dengan penegak hukum. Peraturan menteri keuangan nomor 134/pmk.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
Subbagian Hukum Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan.
7 tahun 2021 tentang harmonisasi. Dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak.