Dasar Hukum Tugas Bpd

Dasar Hukum Dpd Menurut Uud 1945.

Tiap desa selalu memiliki bpd. Maksud pengaturan bpd adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap bpd sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintah desa. Lalu apa saja yang menjadi dasar hukum dpd sebagai sebuah lembaga tinggi negara dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?.

Bagian Keempat Laporan Kinerja Bpd Pasal 61 (1) Laporan Kinerja Bpd Merupakan Laporan Atas Pelaksanaan Tugas Bpd Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran.

Itulah pembahasan kali ini mengenai bpd atau badan permusyawaratan daerah berdasarkan permendagri no. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Laporan kinerja dibuat dengan sistematika:

Wade Menungkapkan Bahwa Konstitusi Adalah Undang.

Adapun tugas kepala desa disebut dalam pasal 26 ayat (1) uu desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan. Selain membahas tugas bpd, kita juga telah membahas. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 48 :

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh Bpd :

Masyarakat desa sangat berharap agar bpd bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. (1) badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi: Melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas bpd;

Fungsi Bpd Yaitu Menyalurkan Aspirasi, Merencanakan Apbdes, Dan Mengawasi Pemerintahan Desa.

Tugas dan fungsi bpd desa rarang selatan kec. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya,. Laporan kinerja bpd adalah laporan pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 61 dan pasal 62.