Dasar Hukum Untuk Karpeg

Dasar Hukum Untuk Karpeg. 3) pasfoto warna hitam putih ukuran 3 x 4 :. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, tercermin pada pasal 76 dan 77 yang mengisyaratkan adanya kewenangan penuh pelaksanaan manajemen.

Post Website BKPP Kota Semarang
Post Website BKPP Kota Semarang from bkpp.semarangkota.go.id

Fotocopy sk cpns 2 lembar. 01/se/1975 tanggal 9 januari 1975 tentang petunjuk permintaan, penerapan. 8 karpeg, karis dan karsu yang telah jadi diinput ke database standard operating procedure (sop) karpeg, karis dan karsu pegawai negeri sipil dasar hukum :.

Uu Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Asn;

Pada jenis pelayanan karis/karsu, karpeg, taspen dan perbaikan/perubahan kpe di kabupaten blora dasar hukum : 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, tercermin pada pasal 76 dan 77 yang mengisyaratkan adanya kewenangan penuh pelaksanaan manajemen. Uu nomor 8 tahun 1975 jo uu nomor 43 tahun 1999 jo.

Kanreg I Bkn Melayani Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) Yang Merupakan Kartu Identitas Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Fotocopy sk pns 100% *) 4. Pencetakan karpeg dan surat keputusan; 3) pasfoto warna hitam putih ukuran 3 x 4 :.

Jenis Jasa Hukum Yang Dilayani;

Penerima jasa pos bantuan hukum; Manfaat dari karpeg adalah kartu identitas yang berguna sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian serta kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat. Keputusan ka.bakn nomor.01/kep/1994 tanggal 07 januari 1994.

Fotocopy Sk Pns 2 Lembar.

Keputusan kepala badan administrasi kepegawaian. 8 dasar hukum pajak di indonesia. 1) fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;

2) Fotokopi Sah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil;

Surat keterangan kehilangan dari kepolisian asli + fotocopy. Surat pengantar dari unit kerja. Adapun tujuan dari di tetapkanya karpeg oleh.