Dasar Hukum Wbs Polri. Berdasarkan internalisasi perkap nomor 21 tahun 2021 tentang perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan polri maka dibentuknya whistle blowing system. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia;
Uu no 2 tahun 2002 tentang polri. Peraturan kepolisian negara republik indonesia. 31 tahun 1999 jo uu no.
31 Tahun 1999 Jo Uu No.
Lalu, apa sebenarnya tugas polri dan wewenang polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. (2) pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjadi. Uu no 2 tahun 2002 tentang polri.
Perpol No 1 Th 2020.
Wbs polres kendari adalah sarana informasi internal di lingkungan polri. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak. Tugas pokok kepolisian negara rrepublik indonesia dalam uu no.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:
Dalam Pasal 13 Uu No 2 Tahun 2002 Dijelaskan Bahwa Tugas Pokok Polri Adalah:.
31 tahun 1999 jo uu no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia; Dasar hukum perwujudan wbs, antara lain perka nomor 4/2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perpusnas, perka nomor 5/2016 tentang pedoman penanganan pengaduan.
Dasar Hukum Pp 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Polri Adalah:
Dasar hukum uu 2 tahun 2002 tentang polri adalah: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan.
Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Wbs Tahun 20162 1.2 Dasar Hukum 1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.23/Men/2015 Tentang Organisasi Dan.
21 th 2012 tentang perlindungan terhadap pelapor pelanggaran. Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Peraturan kepolisian negara republik indonesia.