Harta Bersama Dasar Hukum. Artinya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Laporan harta mrpkan kewajiban krn pejabat publik dibayar dgn uang pajak masyarakat.
1 tahun 1974 tentang perkawinan (uup), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (“uup”) diatur tentang harta benda dalam perkawinan, yang menyatakan: Harta bersama adalah harta yang menjadi milik perkawinan itu sendiri.
Laporan Harta Mrpkan Kewajiban Krn Pejabat Publik Dibayar Dgn Uang Pajak Masyarakat.
Menurut pasal 35 ayat (1) undang undang no. 1) harta benda yang diperoleh selama. Artinya, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban.
Berandahukum.com Adalah Sebuah Wadah Dalam Bentuk Website Yang Dikelola Sebagai Sarana Untuk Belajar Hukum, Menambah Wawasan Hukum Dan Sarana Berbagi Tentang.
1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan. Harta bersama dalam hukum islam tidak terlalu disinggung secara umum dan khusus, karena hal ini tidak dikenal secara khusus dalam kitab fiqh, hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta. 1 tahun 1974.bab vii pada pasal 35, 36, dan 37.
Dasar Hukum Dalam Uu Perkawinan · Harta Bersama.
Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 bw menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris. Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam pasal 86 ayat (1). Harta bersama ialah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan.
Dasar Hukum Kewajiban Penyelenggara Negara Melaporkan Kekayaan Tertuang Dalam Uu Nomor 28 Tahun 1999.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Pasal 5 uu tersebut menyebutkan sejumlah kewajiban. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang.
Gugatan Pembagian Harta Bersama Sedapat Mungkin Diajukan Setelah Terjadinya Perceraian.
Sebagian mereka mengatakan bahwa agama islam tidak mengatur tentang. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (uup), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maka, menurut fikih islam indonesia, perkawinan menimbulkan adanya harta bersama dalam perkawinan.