Isps Code Dasar Hukum. Pelaksanaan internal security audit wajib dilakukan oleh perusahaan pelayaran atau fasilitas pelabuhan dalam rangka pemenuhan persyaratan isps code part a chapter 9,4 butir. Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Ism code bukanlah standar sistem. Pelaksanaan internal security audit wajib dilakukan oleh perusahaan pelayaran atau fasilitas pelabuhan dalam rangka pemenuhan persyaratan isps code part a chapter 9,4 butir. Pada dasarnya isps code ini terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yang disebut bagian a (part a) dan bagian b (part b).
Landasan Hukum Pemberlakuan Isps Code Telah Dimasukkan Dalam Uu No 17/2008 Ttg Pelayaran Pd Psl 121, 170, 303.
Bagian a berisi segala ketentuan yang wajib dilaksanakan (mandatory) oleh. Pengenalan secara umum terhadap definisi, sasaran dan penerapan ism code. Memahami hukum maritim indonesia, oleh syahrial bosse, edisi pertama, agustus 2003.
10 Kegiatan Pelayaran Sebagaimana Dimaksud Pasal 274 Ayat (1) Huruf E Diatas, Juga Telah Diatur Secara Tegas Dan Jelas Dalam Isps Code 2002 Lampiran 1 Keputusan Akhir.
17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sehingga pengambilan keputusan mempunyai dasar yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi hukum atas implementasi ism dan isps code di indonesia.
Belajar Dan Berbagi Informasi Dunia Pelayaran.
Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum kemenko marves Lebih kurang sejajar dengan ohsas 18001:2007 dan iso 14001:2004.
Ism Code Bukanlah Standar Sistem.
Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Sebutan adpel/kakanpel juga sudah diganti bdsk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi hukum atas implementasi ism dan isps code di indonesia.
1 Tahun 2009 Mariske Myeke Tampi.
Pada dasarnya isps code ini terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yang disebut bagian a (part a) dan bagian b (part b). Ism code adalah salah satu contoh standar sistem manajemen k3 dan lingkungan. Penerapan isps code dan ism code dalam pelayaran.