Jdih Dasar Hukum Bptd

Jdih Dasar Hukum Bptd. Di website jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian pupr. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional.

Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019
Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 from jdih.karimunkab.go.id

Tentang kami seputar profil jdih. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manuasia republik indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

Beranda Selamat Datang Di Jdih;

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor.1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manuasia republik indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum. Jl re martadinata, terminal merak, banten 42438.

Langsung Saja Untuk Lebih Jelasnya Simak Berikut Ini Isi Dan Bunyi Pasal 22C Dan 22D.

Di website jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian pupr. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Dasar hukum jdihn dalam peraturan menteri. Peraturan daerah nomor propinsi daerah tingkat i bali nomor 15 tahun 1996 tentang perubahan. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun.

Dasar Hukum Jdih Dasar Hukum Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Jdihn) Sebagai Berikut :

Pasal 5 (1) bptd sebagai unit pelaksana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). Jdih badan pom sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada badan. Tentang kami seputar profil jdih.

Secara Umum Dasar Hukum Dpd Bisa Dilihat Pada Pasal 22 C Dan Pasal 22 D Uud 1945.

Biro perencanaan, hukum dan hubungan masyarakat. 30 desember 2016 tanggal berlaku: (1) dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.