Dasar Hukum Harta Perkawinan. Asas hukum menurut kompilasi hukum islam : Perundangan hukum adat hukum agama” (hlm.
Maka, menurut fikih islam indonesia, perkawinan menimbulkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampuan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada. Perundangan hukum adat hukum agama” (hlm.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Keamanan Selama Proses Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
1 tahun 1974 tentang perkawinan (“uup”) diatur tentang harta benda dalam perkawinan, yang menyatakan: 1 tahun 1974 tentang perkawinan (uup), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. 1) harta benda yang diperoleh selama.
Perjanjian Perkawinan Dapat Mencegah Terjadinya Hal Tersebut, Sehingga Pasangan Dan Buah Hati Anda Tidak Turut Terlibat Kerugian Usaha.
Hal ini menunjukkan adanya dimensi yang berbeda dalam pemaknaan terhadap bidang perkawinan, termasuk bidang harta kekayaan perkawinan, yang muaranya dalam. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampuan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada. Asas persetujuan tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan.
Adapun Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama (Gono Gini), Yaitu:
Hilman hadikusuma menjelaskan dalam buku “hukum perkawinan indonesia menurut: Asas hukum menurut kompilasi hukum islam : Menurut pasal 35 uu no.
Keluarga Adalah Suatu Ikatan / Perserikatan / Persatuan Hidup Atas Dasar Perkawinan Antara 2 Orang Dewasa Yang.
(1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Perundangan hukum adat hukum agama” (hlm. Kuh perdata (hukum perdata barat).
Demikian Jawaban Kami, Semoga Bermanfaat.
Ada empat ketentuan pokok hukum harta perkawinan dalam uu perkawinan, yaitu pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 36 ayat (1) dan (2), pasal 37 uu perkawinan dan satu pasal. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 189), akibat hukum yang menyangkut harta.