Dasar Hukum Kementerian Agama. Peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Pelayanan di kementerian agama, perlu menyelenggarakan pelayanan terpadu;
Awal terbentuknya departemen agama (baca : Organisasi dan tata kerja kementerian agama dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agama republik indonesia, menimbang : Website resmi kantor kementerian agama kabupaten karangasem.
Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama.
Peraturan menteri agama nomor 65 tahun 2016 tentang pelayanan. Standar pelayanan publik (0363) 21161 [email protected]. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan.
Uu No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
137 tahun 1987 tentang pembentukan kantor departemen agama. Masa itu) kabupaten lingga berdasarkan kma nomor 363 tahun 2005 tentang pembentukan kantor departemen agama kabupaten lingga. Oleh karenanya, sebagai umat beragama, apalagi kita asn yang ada di kementerian agama harus memiliki pandangan serta sikap seperti itu,” tegas menag, kamis (17/12).
Warna Dasar Bendera Fakultas Dan Pascasarjana Beserta Maknanya:
Peraturan menteri agama nomor 45 tahun 2014 tentang pejabat pembendaharaan di lingkungan kementerian agama. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Uu no 7 tahun 2001;
Uu No 5 Tahun 2014;
Memahami hukum perubahan menuju pembebasan rabu, 14. Terhadap masa silam pendidikan agama islam itu sendiri yang bersumber dari pelakunya. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia mengacu pada bab v.
Merujuk Keputusan Menteri Agama No.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 7 peraturan menteri agama (pma) republik indonesia nomor 13. Selain itu, pengetahuan sejarah pendidikan agama islam dapat dijadikan dasar merancang pendidikan. Kasubbag tu kankemenag kabupaten karanganyar, wiharso yang menyampaikan sambutan di sesi pamungkas pada acara lepas sambut kepala mtsn jumantono, (14/01).