Dasar Hukum Kementerian Dalam Koordinator Bidang Keuangan
Dasar Hukum Kementerian Dalam Koordinator Bidang Keuangan. Taufiequrachman ruki, menyerahkan lhp laporan keuangan kementerian koordinator bidang. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;
Puan Air Minum dan Sanitasi Infrastruktur Dasar Bangun Manusia Sehat from www.republika.co.id
Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam. Departemen dalam negeri adalah kelanjutan dari kementerian dalam negeri yang dibentuk pada saat kabinet presidensial yang pertama negara republik indonesia pada tahun 1945. Pada kamis (12/01/2017), menteri koordinator bidang kemaritiman telah menetapkan peraturan menteri koordinator bidang kemaritiman republik indonesia nomor 1.
Departemen Dalam Negeri Adalah Kelanjutan Dari Kementerian Dalam Negeri Yang Dibentuk Pada Saat Kabinet Presidensial Yang Pertama Negara Republik Indonesia Pada Tahun 1945.
Taufiequrachman ruki, menyerahkan lhp laporan keuangan kementerian koordinator bidang. Peraturan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tentang. Kementerian dalam negeri disampaikan oleh :
Menteri Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam) :
Program kredit usaha rakyat (kur) diluncurkan pada november 2007 dengan dilandasi keluarnya instruksi presiden nomor 6 tahun 2007. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Pada kamis (12/01/2017), menteri koordinator bidang kemaritiman telah menetapkan peraturan menteri koordinator bidang kemaritiman republik indonesia nomor 1.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;
Kementerian keuangan republik indonesia (disingkat kemenkeu ri) adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara,. Uu no 5 tahun 2014; (2) pusat pendidikan dan pelatihan.
Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tahun Anggaran 2020 Ini Disusun Dan Disajikan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71.
Uu no 23 tahun 2014; Deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan ( dr. Uu no 7 tahun 2001;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terbentuk Pada Tanggal 25 Juli 1966 Dan Tergabung Di Dalam Kabinet Ampera I Dengan Nama.
Peraturan presiden nomor 28 tahun 2015 tentang. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian keuangan. Kementerian ini berkoordinasi dengan beberapa kementerian, antara lain:
