Dasar Hukum Pemanfaatan Pesisir

Secara Khusus, Setelah Anda Mempelajari Modul 1.

Keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di. (subyek) dalam pemanfaatan jasa ekosistem.

Pembangunan Pusat Restorasi Dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (Prpep).

Berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; Bantuan sarana dan prasarana masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal. Hak pengusahaan perairan pesisir pasal 16.

Umumnya Wilayah Pesisir Digunakan Sebagai Wadah Berbagai Aktivitas.

Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu,. Dasar hukum pemanfaatan pesisir dalam pengelolaan pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pelaksanaan reklamasi pantai atau pengembangan daratan di dunia memiliki. Besaran wilayah pesisir mengandung berbagi potensi pemanfaatan dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;

Perlindungan hukum wilayah pesisir dalam pengendalian pencemaran dan perusakan laut pesisir di negeri batumerah damer, kabupaten maluku barat daya tomy palijama fakultas. 2 definisi dan pengertian pengelolaan wila yah pesisir. Akibat pemanfaatan yang berlebihan serta akibat berkembangnya jenis baru, bencana alam, dan sebagainya.

Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Ppk Secara Optimum Dan Lestari Bagi Kesejahteraan Masyarakat Misi • Memfasilitasi Terwujudnya Penataan Ruang Untuk Kepentingan Dan Kepastian Hukum Bagi.

Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi anda dalam memahami pengelolaan wilayah pesisir dan laut. [10] izin lokasi di laut adalah izin. Yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan konservasi sumber.