Dasar Hukum Pembentukan Dpmptsp

Dasar Hukum Pembentukan Dpmptsp. Peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 4 tahun. Peraturan daerah provinsi kepri nomor 9 tahun 2017.

Apa Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Seputar
Apa Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembentukan Daerah Otonom Seputar from seputarbentuk.blogspot.com

Peraturan daerah provinsi kepri nomor 9 tahun 2017. Dasar hukum pembentukan dpmptsp 1. Apabila pengembangan usaha memerlukan pengubahan akta perusahaan maka, pelaku usaha perlu datang ke notaris untuk mengurus pengubahan akta.

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Judul Sop Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dpmptsp kota kupang adalah : Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pekalongan; 09/men/v/2009 tentang tata cara pembentukan kantor cabag pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia.

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Benteng no.063, ranai kota, kec. Saat ini standar pelayanan minimal (spm) telah ditetapkan oleh 13 kementerian/ lembaga. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kota bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Dasar hukum pembentukan dpmptsp 1. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa (pmm) kelompok 44 gelombang 9 universitas muhammadiyah malang 2022 yang didampingi oleh ibu firdha aksari anindyntha,. Landasan hukum dibentuknya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga adalah :

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Sk bupati kutai timur tentang penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kutai timur. Per.19/ men / v/ 2009 tentang pembentukan kantor cabang pptkis; Dasar hukum pembentukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buton tengah :

Sebagai Instansi Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Memiliki Tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang.

Bunguran tim., kabupaten natuna, kepulauan riau (29711) Peraturan daerah provinsi kepri nomor 9 tahun 2017. Peraturan bupati pasaman nomor 37.