Dasar Hukum Pengawsan Ketenagakerjaan

Dasar Hukum Pengawsan Ketenagakerjaan. Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang. Juga dikenal dengan nama uu ketenagakerjaan , yang hukum kerja adalah salah satu cabang yang paling penting dari hak.

JDIH Kemnaker
JDIH Kemnaker from jdih.kemnaker.go.id

Mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Kemenaker mencatat akhir 2014 jumlah pengawas ketenagakerjaan 1.776 orang. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Juga Dikenal Dengan Nama Uu Ketenagakerjaan , Yang Hukum Kerja Adalah Salah Satu Cabang Yang Paling Penting Dari Hak.

Sanksi administratif hanya salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Sejak pengangkatan pengawas ketenagakerjaan pertama di inggris pada tahun 1833, pengawasan ketenagakerjaan telah dibentuk di hampir semua negara.

Uu No 5 Tahun 2014;

Mereka bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. Dasar hukum nota pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Pengusaha tidak memberikan bantuan kepada tanggungan pekerja yang ditangkap bukan atas dasar aduan pengusaha (pasal 160 ayat (1) dan (2);

Uu No 23 Tahun 2014;

Hukum ketenagakerjaan di indonesia diatur di dalam uu no. Posted on februari 20, 2021 by retno widiyani. Pengawasan dan penyidikan dalam ketenagakerjaan.

Kemenaker Mencatat Akhir 2014 Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan 1.776 Orang.

Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Pp pelaksanaan uu cipta kerja ini menegaskan kembali ancaman sanksi administratif. Uu no 7 tahun 2001;

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan dan dasar hukum 1. Hukum ketenagakerjaan di indonesia diatur di dalam uu no. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan.