Dasar Hukum Provinsi Banten. Bahwa peraturan daerah provinsi banten nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi perpanjangan izin. Provinsi banten tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah provinsi banten;
23 tahun 2000 tertanggal 4 oktober 2000. Bab viii a badan pemeriksa keuangan. Biro hukum provinsi banten jl.
Biro Hukum Provinsi Banten Tanggal Pengajuan:
Jl re martadinata, terminal merak, banten 42438. Biro hukum provinsi banten jl. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah presiden republik indonesia yang.
38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinth, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah.
Peraturan daerah provinsi banten nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi banten nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Berita agustus 5, 2022 0 58 tambahkan ke daftar bacaan. Facebook twitter google whatsapp linkedin pinterest.
Bab Viii A Badan Pemeriksa Keuangan.
Kontak bptd wilayah viii banten. Peraturan gubernur banten nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah ( download ) no. Bahwa peraturan daerah provinsi banten nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi daerah peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi perpanjangan izin.
Prasarana Dan Sarana — 1.7.
Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) dinas pariwisata provinsi banten tahun anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd di. Pemprov banten dan kejati banten tandatangani nota kesepahaman bidang perdata dan tata usaha negara. Kalender pendidikan provinsi banten tahun pelajaran 2022/2023 ditetapkan dengan uraian petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
Pada tanggal 23 februari 2022, badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi banten telah melaksanakan kegiatan forum rencana kerja tahun 2023 dan rencana strategis. Sesuai dengan harapan “terwujudnya dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dprd provinsi banten”, maka ditetapkan misi sekretariat dprd. Badan pemeriksaan keuangan (bpk) memberikan opini wajar.